DPRD Minta Lembah Harau Dibenahi

DPRD Limapuluh Kota minta segera dilakukan pembenahan objek wisata Lembah Harau. Padahal, objek wisata tersebut dapat menggeliatkan ekonomi masyarakat dan  menjadi sumber pemasukan bagi daerah. Komitmen kepala daerah sangat dibutuhkan untuk pembenahan objek wisata tersebut.

Hal ini diungkap Ketua DPRD Limapuluh Kota, Sastri Andika Datuak Putiah  kepada Padang Ekspres, kemarin (7/12). ”Sebenarnya objek wisata Lembah Harau merupakan aset besar yang dimiliki Limapuluh Kota. Hanya saja, sepertinya Pemkab Limapuluh Kota mati langkah untuk mengarahkan secara optimal potensi tersebut,” ujarnya.

Ketegasan kepala daerah, tambahnya, sangat dibutuhkan untuk mengambil kebijakan. Sebab, kepala daerah yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna mengambil langkah teknis.

”Sayangnya, hal itu belum kita lihat pergerakannya. Buktinya, Lembah Harau yang seharusnya sudah memiliki infrastruktur memadai sebagai destinasi wisata Sumbar, namun masih belum tergarap maksimal,” kata Sastri Andiko. 

Seharusnya dengan tidak lagi menjadi salah satu tempat yang disinggahi iven besar olahraga dunia sekelas Tour de Singkarak, tambah Sastri, menjadi bahan evaluasi bagi Limapuluh Kota. Sehingga, dapat memacu infrastruktur dan membenahi kekurangan yang dimiliki. ”Jalan yang menjadi akses utama ke Lembah Harau masih sangat sempit,” tuturnya.

Terpisah, Aktivis Forum Peduli Luak Limopuluah, Yudilfan Habib mengimbau agar Pemkab lebih mengutamakan peran masyarakat di sekitar objek wisata untuk dilatih dan diberdayakan sebagai tuan rumah, sesuai porsinya secara profesional.

”Jika tidak, tentu hal ini akan sulit. Karena kesadaran dan rasa memiliki hingga merasa menjadi tuan rumah itulah kuncinya. Sehingga, senyum, sapa dan keramahan sebagai tuan rumah akan menjadi daya tarik pula bagi pengunjung. Bukan palak dan pakuak,” tukasnya.

Hal yang sama juga menjadi sorotan Ketua DPC PKB Kabupaten Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan. Menurutnya, jalan sebagai pendukung utama harus selalu menjadi prioritas. Pemkab dituntut bisa melakukan pendekatan dengan masyarakat, memberikan pembinaan untuk kepariwisataan. Selanjutnya, tentu butuh upaya membangun jalan yang sempit dengan melakukan pembebasan dan menganggarkan biaya pembangunan. ”Sebenarnya tidak sulit, hanya kembali pada Pemkab dan DPRD mau atau tidak itu saja,” tuturnya.

Menanggapi harapan banyak pihak dam DPRD Kabupaten Limapuluh Kota soal upaya pembenahan objek wisata, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), Novyan Burano menampik jika Disbudparpora tidak berupaya untuk melakukan perbaikan infrastruktur. Namun memang terkait dengan jalan masuk menuju Lembah Harau dari simpang Nagari Sarilamak, bukan kewenangan Disbudparpora untuk mengusulkannya. 

”Jalan itu merupakan jalan Kabupaten Limapuluh Kota, bukan jalan pariwisata. Sehingga, pengusulannya tentu bukan di Disbudparpora melainkan Dinas Pekerjaan Umum. Jika memang kita boleh mengusulkan jalan tersebut seperti yang diungkapkan DPRD, tentunya kita sangat senang. Sudah sejak lama sebenarnya jalan masuk ke Lembah Harau butuh pelebaran,” tutur Kadisbudparpora. (*)