Hotel di Sumbar Rugi Rp 4,5 M

Dampak Pelarangan PNS Rapat di Hotel

Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi, soal pelarangan PNS menggelar rapat di hotel, mulai mempengaruhi tingkat hunian hotel di Sumbar. Pasalnya, banyak instansi yang sebelumnya sudah mem-booking hotel hingga Desember ini, tiba-tiba membatalkannya.

”Laporan dari PHRI Sumbar yang masuk ke kita, besarannya Rp 4,5 miliar, itu khusus untuk Desember ini,” ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), Burhasman Bur kepada Padang Ekspres, kemarin (9/12).

Dari pertumbuhan tingkat hunian perhotelan mencapai 60 persen setiap tahunnya, menurut Burhasman, sebesar 65 persen di antaranya berasal dari rapat-rapat yang dilakukan instansi pemerintah. Selebihnya, baru wisatawan yang datang.

Bila kondisi berlangsung terus menerus, Burhasman menyakini bakal berdampak kepada sektor lain. Misalnya pengurangan tenaga kerja. Pihak hotel jelas akan melakukan efisiensi cost yang akan dikeluarkan untuk menutupi tingginya biaya operasional. 

Menyikapi persoalan itu, pihaknya bersama PHRI Sumbar sudah melakukan pertemuan. Dan persoalan itu juga sudah disampaikan kepada KemenPAN-RB. Hanya saja belum ada jawaban atau solusi yang diberikan mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan.

”Kami sudah menyampaikannya ke KemenPAN-RB. Namun kementerian terkait berupaya mencarikan formula yang tepat untuk meminimalisir dampaknya,” ungkap mantan Kadis Pendidikan Sumbar tersebut.

Menurutnya, rapat-rapat yang dilakukan PNS di hotel-hotel tersebut juga memberikan kontribusi pendapatan kas daerah, seperti pajak. Di samping menggairahkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Terpisah, Sales Marketing Hotel Aliga Padang, M Riad Z Zamin mengatakan, larangan pegawai negeri sipil (PNS) untuk menggelar rapat di hotel menggerus pendapatan hotel sekitar 50-80 persen, terutama dari sektor meeting. 

”Kalau dirasakan ya cukup berat, kami harus kehilangan 80 persen pendapatan dari sektor meeting. Saya khawatir satu atau dua bulan ke depan akan marak PHK dari karyawan hotel,” ujarnya kepada Padang Ekspres, Selasa (9/12).

Raid mengakui, penurunan pendapatan itu sudah dirasakan karena pembatalan pemesanan ruang rapat oleh instansi pemerintah. Pengusaha hotel di Padang, lanjut dia, mayoritas mengandalkan pendapatannya dari bisnis MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).

”Segmen pemerintah itu, mengisi 60 persen meeting di hotel-hotel bintang tiga ke atas, sedangkan sisanya adalah segmen corporate dan asosiasi yang ada di Padang,” jelasnya.

Dengan pelarangan itu, sambung Raid, bisa saja dampaknya berimbas pada hotel bintang 2 ke bawah. ”Tidak menutup kemungkinan hotel bintang 3 ke atas akan menggarap konsumen hotel bintang 2 ke bawah, sehingga persaingan makin ketat,” katanya.

Sebelumnya, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi saat melakukan kunjungan ke Sumbar, mengakui dampak kebijakan tersebut. ”Tapi itulah yang harus menjadi tugas dari dinas pariwisata terkait. Bagaimana instansi tersebut bisa memberdayakan perekonomian masyarakat, sehingga bisa menarik datangnya wisatawan. Agar tingkat hunian tersebut betul-betul diisi oleh wisatawan,” katanya. (*)