Regulasi Kepariwisataan Sumbar Lengkap

Padang,- DPP IKA Unand menggelar diskusi media yang merupakan kegiatan rutin bulanan bidang Humas, kali ini mengangkat tema
Ikon Wisata Hatta Meningkatkan Kunjungan ke Sumbar.

Tiga narasumber hadir sangat menguasai bidangnya, HM Nurnas Ketua Komisi Infrastruktur DPRD Sumbar, Yayuk Purwanti Anggota Komisi I DPRD Sumbar dan Direktur Pusat Kajiaj Pariwisata Unand Padang Doktor Sari Lenggogeni.
Yayuk mengatakan untuk regulasi kepariwisataan Sumbar sangat siap sekali.

"Sekarang ada Organisasi Perangkat Daerah namamya Dinas Pariwisata, baru sih tentu harus kita biarkan bekerja dulu, apakah SDM aparturnya mumpuni ini jadi evaluasi dinas pada bulan Juni nanti," ujar Yayuk.
Selain itu kata Yayuk SDM kepariwisataan masih minim kreasi dan improvisasi, dikaitkan sumbangan untuk PAD, Yayuk pastikan masih jauh dari potensi pariwisata Sumbar sendiri.
"Padahal pariwisata kedepan kalau mau maju harus menjadi industri tidak mengelola wisata dengan cara cara tradisionil seperti sekarang," ujarnya.

Belum lagi soal sarana dan prasaeana infrastruktur pariwisata juga belum maksimal. "Menyusun agenda pasti ivent pariwisata belum sempurna bagaimana mau jual kekayaaan pariwisata Sumbar ini," ujarnya.
Kelompok sadar wisata harus di perbanyak sehingga melahirkan masyarakat sadar wisata yang betul betul menyadari imbas luas pariwisata bagi masyarakat di destinasi pariwisata tersebut.

Selain itu kata Yayuk, kajian akademisi Unand terkait pariwisata harus menjadi patokan dalam memajukan dunia kepariwisataan.
"Karena analisa para akademisi Unand ini, sudah diakui, harusnya pemerintah menjadikan pandangan akademisi Unand sebagai rujukan dalam program," ujar politisi perempuan Sumbar dari  PKS.

sekjend DPP IKA Unand Reni Maryeni sangat mendukung seri diskusi media yang dilakukan oleh bidang Humas DPP IKA Unand.
"Diskusi banyak manfaatnya dan DPP IKA Unand ingin berkontribusi terhadap persoalan, adanya seri diskusi kedia tentu bisa berkontribusi buat masyarakat dan daerah ini," ujar Reni.

HM Nurnas : Pariwisata Sumbar Tanpa Blueprint
Padang,---Meski Sumbar ounya regulasi terkait pariwisata, tapi sulit kalau tidak memikiki bueprint pariwisata.
"Tanpa blueprint sebenarnya Pemerintah Provinsi Sumbar tidak bisa berbuat apa-apa walau ada di RPJMD Sumbar jadi destinasi utama berbasiskan agama dan budaya,"ujar HM Nurnas pada diskusi media yang dilaksanakan Bidang Humas DPP IKA Unand, Minggu 12/3 di Sekretariat DPP IKA Unand, Kimangun Sarkoro Padang.

Menurut Nurnas, apapun supor pemerintah provinsi pasti akan berbenturan dengan kewenangan.
"Bagaimana mau bantu pembangunan destinasi karena pemiliknya adalah kabupaten dan kota, dibantu lewat APBD sulit terealisasikan," ujar HM Nurnas.

Solusinya bagaimana Pemprov bisa ikut memajukan destinasi milik kabupaten dan kota yakni setelah blueprint haris dikuti dengan MoU antara Gubenur dengan Walikota atau Bupati pemilik destinasi.
Tahun ini anggaran Dinas Priwisata totalnya Rp 57 Miliar lebih, besaran itu sebagian disedot untuk pembelian lahan di Mandeh karena destinasi Mandeh menjadi destinasi plus dari 10 destinasi di Sumbar.

"Mandeh itu juga menjadi komitmen pemerintah pusat, Sumbar kebagian pengadaan lahan, APBD siapkan Rp 35 miliar untuk pembelian lahan 10 hektar di Mandeh, sisanya Rp 27 miliar lebih untuk pembiayaan dinas Pariwisata dan program termasuk biaya pegawai selama 2017," ujar Nurnas.
Benturan kewenangan provinsi dan kota kabupaten, seperti APBD 2016 dana APBD sebesar Rp 6 miliar.

" Uang sebanyak itu tidak bisa dipakai karena dicoret saat evaluasi APBD oleh Kemendagri, karena terbentur kewenangan, menurut Kemendagri pembenahan di Danau Diateh dan Dibawah yakni Guest House tidak kewenangan Pemprov,” ujar Nurnas.
Nurnas juga mengatakan sekarang fokus ke Mandeh, sejak 2010 sudah dilakukan tapi tidak Mandehnya namun akses Pessel.

Label Wisata Halal Turis Timteng Sedikit ke Sumbar
Padang,---Data tahun 2016 Wisata Mancanegara ke Sumbar 47 ribu, dengan didominiasi wisatawan Malaysia mencapai 47 persen.
"Tidak ada kaitan wisata halal dengan kunjungan wisatawan dari Timur Tengah (Timteng) hanya 0,01 persen saja," ujar Sari Lenggogeni, Minggu 12/3 pada Diskusi Media DPP IKA Unand di Padang.

Pada 2015 lalu deklarasi Sumbar destinasi pariwisata halal, apakah wisata halal dipahami.
"Dari 600 responden ditanya deskripsi soal wisata Sumbar hanya 5 persen menjawab wisata halal, 50 persen lebih responden mendeskripsikan wisata Sumbar sebagai wisata alam," ujar Sari.

Peningkatan kunjungan ke Sumbar dari Wisatawan Nusantara, dan dominan dari Riau lewat jalur darat, baru Bengkuku dan Jambi.
DR Sari Lenggogeni melakukan penelitian selama dua tahun dari 600 lebih responden ternyara wisatawan domestik ke Sumbar 60 persen tanpa menggunakan tour and travel agent. "Artinya apa jangan lihat halal itu destinasinya, jadi wisata halal itu lihat dari industrial wisata," ujarnya.

Sari juga menilai pariwiasata itu punya multiplayer efect, tapi kalau suatu destinasi ramai jangan bangga dulu Sumbar. "Apakah itu wisatawan atau orang Sumbar sendiri, wisatawan itu orang di luar Sumbar, tidak orang dalam Sumbar," ujarnya.
Pariwisata maju berdampak ekonomi harus dikelola secara komprehensif karena menurut Sari yang diuntungkan atas hebatnya dunia pariwisata banyak sektor, tour and travel, PHRI, PAD dan ekonomi maayarakat di daerah destinasi wisata.

Lalu strategi pasar pariwisata pemerintah juga belum terlihat, justru anggaran besar di APBD pasar wisata cendrung lokal minded tidak pasar ke dunia. "Padahal dana sebesar itu bisa untuk startegi pasar ke dunia internasional loh," ujar Sari.
Sedangkan daerag destinasi menarik masstourism baru dua daerah yang bisa yakni Padang, karena punya infrastruktur memadai, lalu Bukittinggi, daerah lain baru sebagai suporting.

Dari pengamatan Sari ketika destinasi dikelola pemerintah justru kondisinya jauh dari fasilitas destinasi dikelola swasta.
"Toilet di lokasi jelek, itu sepele tapi efek bullynya luar biasa loh," ujarnya.
Sementara Sempurna Bahri, peserta diskusi menekankan Sumbar dalam menggarap pariwisata jangan abu-abu lagi, harus jelas apa fokus pariwisatanya.

"Pendidikan, rumah sakit, konvensi atau apa, tapi ini harus digreat menjadi industri, posisi pemerintah hanya fasilitasi," ujarnya.