Limapuluh Kota Meminta Desain Utama Lembah Harau Sebagai Destinasi Wisata Sumbar

Sarilamak - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, meminta Pemkab Limapuluh Kota segera membuat desain utama Lembah Harau, hal itu salah satu langkah pengembangan terhadap detinasi wisata di daerah.

Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan di Sarilamak, Kamis membenarkan Pemprov meminta desain utama salah satu kawasan yang sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata Sumbar adalah Lembah Harau. Untuk pengembangan destinasi wisata tersebut sudah dianggarkan dalam APBD Sumbar 2017.

Dengan adanya anggaran di APBD itu maka sudah selayaknya pemkab segera membuatkan laporan dan desain utamanya, agar rencana pengembangan destinasi wisata tersebut dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan, kata dia.

Ia mengatakan, rencana Pemprov Sumbar untuk mengembangkan destinasi wisata di sejumlah kabupaten dan kota, khususnya Kawasan Lembah Harau serta Kelok Sembilan menjadi program pembangunan provinsi ke depannya.

Menurutnya, rencana tersebut sangat sejalan dengan visi-misi Bupati Irfendi Arbi dan Wakil Bupati Ferizal Ridwan sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Limapuluh Kota 2016-2021.

Untuk itu, Pemprov Sumbar juga meminta kepala daerah untuk mengintruksikan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar segera mempersiapkan rancangan dan laporan terkait program pengembangan kawasan pariwisata.

"Laporan tersebut mencakupi status kawasan, infrastuktur, payung hukum (peraturan bupati ataupun peraturan daerah), termasuk rencana pembangunan. Selain itu, juga mempersiapkan tenaga dan anggaran pendamping pada SKPD terkait," kata dia.

Ia menambahkan, dukungan masyarakat Limapuluh Kota juga sangat diharapkan untuk mengembangkan sektor pariwisata di daerah tersebut, salah satunya dengan mewujudkan masyarakat yang sadar wisata.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan pihaknya serius membenahi sektor pariwisata di provinsi tersebut. Untuk mewujudkan hal itu sangat diharapkan kesadaran masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal mengganggu kenyamanan wisata.

Ia meminta bupati dan wali kota di provinsi itu membersihkan praktik premanisme di kawasan objek wisata seperti parkir liar, penjualan makanan dengan harga mencekik hingga pungutan liar.

"Pariwisata tidak akan pernah maju jika kepala daerah tidak berani menertibkan premanisme, harus berhadap-hadapan dan lakukan penertiban," kata dia.

Menurut dia, para pelaku premanisme di objek wisata sudah menjadi momok yang harus dibersihkan dan ditertibkan.